Sinergi...to be World Class Airport

Sinergi...to be World Class Airport
Sinergi...to be World Class Airport

Jumat, 18 Juli 2014

Hebat! Garuda Indonesia Raih The Best World's Cabin Staff

Jakarta - Garuda Indonesia meraih penghargaan tertinggi dari Word Airline Award Skytrax untuk kategori The Best World's Cabin Staff. Garuda menyisihkan dua nominator lainnya yaitu Singapore Airlines dan Cathay Pasific Airways.

Penghargaan ini diserahkan di sela-sela perhelatan Farnborough International Airshow di London, Inggris. Penghargaan tersebut langsung diterima Dirut Garuda Emirsyah Satar.

Selain itu, Garuda juga masuk nominasi 10 The World's Best Airlines. Berikut 10 nominasi The World's Best Airlines tersebut:

1. ANA All Nippon Airways
2. Asiana Airlines
3. Cathay Pacific Airlines
4. Emirates
5. Qatar Airways
6. Etihad
7. Garuda Indonesia
8. Lufthansa
9. Singapore Airlines 
10. Turkish Airlines

source; news.detik.com

SKEP 100 tahun 1985 tentang

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: SKEP/100/XI/1985
TENTANG
PERATURAN DAN TATA TERTIB BANDAR UDARA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang     : a. bahwa dengan perkembangan  teknologi  penerbangan,  kegiatan  maupun   pengelolaan di bandar udara makin meningkat dengan pesat;
                          b. bahwa untuk menjamin keselamatan penerbangan dan keamanan bandar udara perlu mengatur secara tertib pengelolaan maupun kegiatan di bandar udara.

Mengingat       : 1. Undang-Undang   RI   Nomor   83   Tahun   1958    tentang    Penerbangan,
                              Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 1958;
                          2. Undang-Undang   RI   Nomor   4   Tahun   1976   tentang   Perubahan   dan
                              Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya Ketentuan PerUndang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
                          3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
                          4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.117/AU.104/Phb-82 tentang Kriteria Klasifikasi Pelabuhan Udara;
                          5. Keputusan Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.68/HK.207/Phb-83  tentang
                              Penyempurnaan Kelas Pembentukan/Penambahan Pelabuhan Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
                          6. Keputusan   Menteri   Perhubungan    Nomor   KM.407/U/Phb-76    tentang
                              Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Perhubungan;
                          7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
                          8. Keputusan   Menteri   Perhubungan    Udara    Nomor  T.11/2/4-U   tentang
                              Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR).

M E M U T U S K A N :
Menetapkan    : KEPUTUSAN    DIREKTUR    JENDERAL    PERHUBUNGAN    UDARA
                          TENTANG  PERATURAN   DAN   TATA   TERTIB   BANDAR   UDARA

PERTAMA     : Pengelolaan maupun kegiatan di bandar udara sebagaimana tercantum  dalam
                          lampiran keputusan ini.
KEDUA          : 1. Dengan    berlakunya    keputusan    ini     peraturan-peraturan    lain    yang
                              bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
                          2. Hal-hal lain yang belum  atau  tidak  cukup  diatur  dalam  Keputusan  akan
                              diatur kemudian.
KETIGA         : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

   Ditetapkan di : J A K A R T A
   Pada tanggal  : 12 NOPEMBER 1985

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

S U T O Y O
BAB   I
PENGERTIAN
Pasal 1

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam keputusan ini mempunyai pengertian sebagai berikut:
1.      Apron ialah suatu daerah atau tempat di bandar udara yang telah ditentukan guna menempatkan pesawat udara, menurunkan dan menaikkan penumpang, kargo, pos, pengisian bahan bakar, parkir dan perawatan.
2.      Bandar Udara ialah daerah tertentu di daratan atau perairan termasuk setiap bangunan, instansi dan perlengkapan yang diperuntukkan baik seluruh atau sebagian bagi kedatangan dan keberangkatan serta gerakan pesawat udara di permukaan bumi.
3.      Daerah Bukan Publik ialah bagian dari bandar udara yang tertutup untuk umum.
4.      Daerah Manuver (Manouevring Area) ialah bagian dari bandar udara yang dipergunakan untuk lepas landas, melandas dan pergerakan pesawat udara di darat dan tidak termasuk apron.
5.      Daerah Pergerakan (Movement Area) ialah bagian dari bandar udara yang dipergunakan untuk pergerakan pesawat udara di darat.
6.      Daerah Publik ialah bagian dari bandar udara yang terbuka untuk umum.
7.      Daerah Publik Terbatas ialah bagian dari bandar udara untuk umum yang terbatas.
8.      Kargo ialah barang muatan pesawat udara yang dilengkapi Surat Muatan Udara (SMU).
9.      Kendaraan ialah semua alat angkut, termasuk gerobak, kereta barang baik yang dilengkapi maupun yang tidak dilengkapi mesin.
10.  Kepala Bandar Udara ialah pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, keselamatan penerbangan dan kelancaran lalu lintas di bandar udara.
11.  Landasan ialah suatu jalur persegi panjang di bandar udara yang disediakan bagi pesawat udara untuk melandas dan lepas landas.
12.  Pas Bandar Udara ialah tanda izin masuk bandar udara yang dikeluarkan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
13.  Penguasa Bandar Udara ialah pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Bandar Udara atau Kepala Bandar Udara.
14.  Penumpang ialah orang yang bepergian dengan pesawat udara.
15.  Penumpang Transit ialah penumpang yang datang dan akan melanjutkan penerbangan ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang sama.
16.  Penumpang Transfer ialah penumpang yang datang dan akan melanjutkan penerbangan ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang berbeda.
17.  Perusahaan Penerbangan ialah perusahaan yang kegiatan pokoknya menyediakan angkutan udara komersial, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
18.  Pesawat Udara ialah semua alat yang dapat memperoleh  gaya angkat dan reaksi udara.
19.  Peralatan Pelayanan Darat (Ground Handling Equipment) ialah alat pelayanan pesawat udara, penumpang dan barang di darat.
20.  Peralatan Bantu Darat (Ground Support Equipment) ialah alat-alat bantu kesiapan pesawat udara.
21.  Pelayanan ialah jasa yang disediakan atau diberikan oleh bandar udara.
22.  Peraturan ialah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pemakai jasa bandar udara.
23.  Pengaturan ialah tindakan untuk tercapainya tata tertib dalam penggunaan atau pemberian jasa/pelayanan bandar udara.
24.  Prosedur ialah tata cara yang harus diikuti untuk mendapatkan dan memakai jasa bandar udara.
25.  Satuan Pengamanan (Satpam) Bandar Udara ialah unit pengamanan dalam kawasan bandar udara.
26.  Sisi Udara ialah bagian dari bandar udara  untuk operasi pesawat udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan Daerah Bukan Publik.
27.  Sisi Darat ialah bagian dari bandar udara yang terbuka atau terbatas untuk umum.
28.  Operator ialah perorangan, instansi atau badan hukum perusahaan yang melakukan kegiatan operasi penerbangan.
29.  Taxiway ialah suatu jalur tertentu di bandar udara yang disediakan untuk pergerakan pesawat udara dari suatu tempat ke tempat lainnya di darat.
30.  Terminal ialah bangunan berikut perlengkapannya di bandar udara tempat pengurusan naik/turunnya penumpang dan atau bongkar muat bagasi dan kargo.

Istilah-istilah lain yang dipergunakan dalam keputusan ini yang belum dijelaskan, mempunyai pengertian sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Penerbangan, Ketentuan-Ketentuan Pemerintah dan Dokumen ICAO.

BAB   II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup

1.      Semua pemakai jasa dan atau orang yang berada di daerah bandar udara harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
2.      Jika suatu bahagian dari Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara ini tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan maka bahagian lainnya tetap berlaku.

Pasal 3
Peraturan dan Tata Tertib serta Perubahan/Tambahan

Perubahan dan atau Tambahan Peraturan dan Tata Tertib ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 4
Peraturan Tata Tertib dan Prosedur

Siapapun yang berada di bandar udara, harus:
1.      mematuhi Peraturan dan Tata Tertib serta Prosedur yang berlaku;
2.      mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk;
3.      memberikan keterangan yang diperlukan kepada petugas yang berwenang;
4.      menyampaikan informasi dan data kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara untuk keperluan ketertiban dan kelancaran pengelolaan Bandar udara; dan
5.      memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan masing-masing.

Pasal 5
A n j u r a n

Siapapun yang berada di bandar udara, dianjurkan agar:
1.      tidak meninggalkan barang berharga di sembarang tempat;
2.      tidak meninggalkan kendaraannya dalam keadaan tidak terkunci;
3.      berbusana rapi dan sopan; dan
4.      menyampaikan saran-saran peningkatan pelayanan kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.



Pasal 6
Bea Pelayanan Penumpang Pesawat Udara

Penumpang pesawat udara diwajibkan membayar Bea Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (BP3U), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
Pemberitahuan Penerbangan

Perusahaan-perusahaan penerbangan atau operator harus melaporkan kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara mengenai jadwal penerbangan, termasuk perubahan-perubahannya, sebelum operasi penerbangan dilaksanakan. Jika pesawat udara diperuntukkan mengangkut barang-barang khusus atau barang berbahaya harus memberitahukan sebelumnya kepada Penguasa/kepala Bandar Udara.

Pasal 8
Batas Tanggung Jawab

Penguasa/Kepala Bandar Udara, pejabat atau petugas lain, tidak bertanggung jawab atas:
1.      kehilangan atau kerugian harta benda;
2.      cedera atau meninggal akibat kelalaiannya sendiri atau kelalaian orang lain;
3.      kerusakan atau musnah harta benda akibat force majeure a.l kebakaran;
4.      kerugian akibat pemogokan (strike) atau penutupan usaha (lock out).

BAB   III
Bagian Pertama
KETERTIBAN UMUM
Gangguan
Pasal 9

Siapapun, kelompok atau organisasi dilarang melakukan kegiatan, tanpa izin Penguasa/Kepala Bandar Udara berupa:
1.      pengumpulan dana dalam bentuk apapun;
2.      pengumpulan massa;
3.      pidato di muka umum;
4.      propaganda atau kampanye;
5.      pemasangan, penempelan, atau pelukisan huruf atau tulisan, angka, tanda atau gambar pada bangunan-bangunan, pintu gerbang, dinding tembok jalan, atau papan di atas jalan;
6.      hiburan umum, jamuan-jamuan atau upacara; ataupun
7.      bercocok tanam.

Bagian Kedua
TATA TERTIB DAN KEAMANAN
Pasal 10

Siapapun dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara, yang berupa:
1.      permainan layang-layang;
2.      perjudian dalam bentuk apapun;
3.      perbuatan tidak susila;
4.      mabuk atau pemakaian bahan narkotika;
5.      gangguan dalam bentuk apapun, termasuk jual beli tiket secara tidak sah/liar (calo);
6.      penggembalaan ternak;
7.      bergelandangan atau bermalas-malasan;
8.      berjalan atau melintasi bandar udara selain di jalan, jalur atau bagian jalur l;alu lintas yang telah ditentukan; ataupun
9.      membuang sampah tidak pada tempatnya.

Pasal 11

Siapapun dilarang menaikkan balon atau yang sejenis dengan itu di bandar udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, kecuali Badan Meteorologi dan Geofisika sehubungan dengan tugas rutinnya.

Bagian Ketiga
PERLINDUNGAN BARANG MILIK/HARTA BENDA BANDAR UDARA
Pasal 12

Siapapun dilarang melakukan perbuatan atau gangguan atau memindahkan barang milik atau harta benda bandar udara yang bersifat merusak, mencuri, mengotori, mencabut atau gangguan dalam bentuk apapun pada:
1.      gedung-gedung atau hanggar;
2.      tanda-tanda, rambu-rambu atau struktur lainnya;
3.      peralatan;
4.      pohon;
5.      bunga atau taman; dan
6.      lapangan rumput.

Pasal 13
Kerusakan Barang atau Harta Benda Milik Bandar Udara

Barang siapa melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan barang atau harta benda milik bandar udara, bertanggung jawab sepenuhnya serta dapat dituntut ganti rugi sebesar biaya perbaikan atau penggantian akibat kerusakan tersebut.

Pasal 14
B e r b u r u

Siapapun dilarang berburu di bandar udara, kecuali dengan izin yang diberikan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 15
Binatang/Hewan Piaraan

1.      Siapapun dilarang memasuki bandar udara dengan membawa binatang, tanpa izin tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara, kecuali:
  1. orang-orang yang memasuki gedung terminal atau daerah pergudangan  dengan binatang yang akan dikirimkan atau dibawanya melalui udara, dan harus dikurung di dalam kerangkeng yang memenuhi persyaratan;
  2. tunanetra dengan dituntun oleh anjing yang terlatih.
2.      Jika menurut pengamatan petugas pengamanan bandar udara (airport security) si pembawa binatang tersebut tidak dapat menjaga dengan baik hewan bawaannya, maka dia harus segera maninggalkan bandar udara beserta hewan tersebut.
3.      Binatang yang terlepas harus segera ditangkap kembali atau diamankan atas risiko pemiliknya.



Bagian Keempat
MEMOTRET/MEMBUAT FILM
Pasal 16

Siapapun dilarang memotret atau membuat film untuk kepentingan komersial di bandar udara, tanpa izin Penguasa/Kepala Bandar Udara

Bagian Kelima
PENEMPATAN ATAU PENGANGKUTAN BARANG
Pasal 17

1.      Dilarang menyimpan barang-barang, drum, peti, alat-alat bangunan, suku cadang dan sebagainya di luar tempat atau ruang yang telah ditentukan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Pengangkutan atau penempatan barang-barang berbahaya harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.

BAB   IV
Bagian Pertama
BAGIAN DARI BANDAR UDARA YANG TIDAK BOLEH DIMASUKI UMUM
Pasal 18

Siapapun dilarang memasuki Daerah Publik Terbatas (Restricted Public Area) dan Daerah Bukan Publik (Non Public Area) di bandar udara atau gedung-gedung yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali:
1.      yang sudah mendapat izin atau mempunyai pas bandar udara; atau
2.      para penumpang yang akan berangkat atau datang.

Pasal 19

1.      Daerah Publik Terbatas (Restricted Public Area) dan Daerah Bukan Publik (Non Public Area) ditentukan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Para penumpang yang akan berangkat harus melalui pemeriksaan bagasi, badan dan barang-barang bawaannya.
3.      Para pengantar penumpang yang mendapat izin masuk ke lingkungan Daerah Bukan Publik (Non Public Area), harus melalui pemeriksaan badan dan bawaannya.

Pasal 20

Siapapun dilarang memasuki ruang tunggu pemberangkatan, kecuali:
1.      penumpang dan awak pesawat udara yang akan berangkat; dan
2.      orang-orang yang memiliki pas ruang tunggu pemberangkatan yang masih berlaku.

Bagian Kedua
PAS BANDAR UDARA
Pasal 21

1.      Setiap orang, baik pejabat maupun protokol dari instansi, termasuk petugas atau karyawan bandar udara yang memasuki atau akan bertugas di lingkungan Daerah Bukan Publik (Non Public Area), harus memiliki tanda izin masuk (pas) bandar udara yang dikeluarkan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Semua kendaraan yang memasuki atau berada di lingkungan Daerah Bukan Publik harus memiliki tanda izin (pas) yang dikeluarkan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
3.      Setiap orang atau instansi yang membutuhkan pas bandar udara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.
4.      Pas Bandar Udara harus selalu dipakai di dada sebelah kiri, kurang lebih 15 cm dari pundak.
5.      Pas Bandar Udara wajib diperlihatkan kepada Satuan Pengamanan Bandar Udara setiap masuk atau keluar bandar udara.
6.      Tanda pengenal (pas), dikeluarkan oleh bandar udara dengan ukuran:
  1. 85 mm x 54 mm (maksimum) atau
  2. 70 mm x 45 mm (minimum).
7.      Pas Bandar Udara hanya berlaku untuk:
  1. pemegang yang namanya tersebut di dalam pas;
  2. kendaraan yang merk, jenis, dan nomor polisinya tercantum di dalam pas;
  3. daerah yang diizinkan sebagaimana tertera di dalam pas;
  4. jangka waktu yang tercantum dalam pas.

Pasal 22
Pas Hilang

Pas bandar udara yang hilang harus segera dilaporkan oleh pemiliknya kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian.

BAB   V
Bagian Pertama
KETENTUAN-KETENTUAN DI APRON
Pasal 23
Pesawat Udara

1.      Penempatan pesawat udara di apron dikenakan biaya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.      Penguasa/Kepala Bandar Udara dapat melarang atau menahan pesawat udara yang akan bertolak, jika ketentuan dalam ayat 1 di atas tidak dipenuhi.
     
Pasal 24
Jembatan Pintu (Aviobridge)

1.      Pengoperasian jembatan pintu (aviobridge) hanya oleh petugas yang dinyatakan cakap.
2.      Semua kendaraan atau peralatan dilarang parkir atau lewat di bawah jembatan pintu (aviobridge) dan harus segera menyingkir dari daerah lintasannya apabila jembatan pintu itu akan dioperasikan.

Bagian Kedua
K E N D A R A A N
Pasal 25

Semua kendaraan dilarang masuk ke apron, kecuali yang sudah mendapat izin/pas khusus apron.

Pasal 26
Pengemudi Kendaraan

1.      Para pengemudi kendaraan atau peralatan pelayanan darat (ground handling) yang melayani pesawat udara di darat atau yang beroperasi di apron, disamping memiliki pas bandar udara  dan Surat Izin Mengemudi (SIM), harus mempunyai tanda izin khusus mengemudi yang dikeluarkan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Instansi-instansi yang akan mempekerjakan karyawannya untuk mengemudikan kendaraan atau peralatan pelayanan darat (ground handling) di apron, harus mengajukan permohonan kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 27

Kecepatan maksimum yang diizinkan bagi kendaraan yang bergerak di apron adalah 25 km/jam.

Pasal 28

Kendaraan-kendaraan yang bergerak di apron harus mendahulukan atau memberi jalan kepada pesawat udara, kendaraan, atau penumpang, dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1.      Pesawat udara yang sedang bergerak.
2.      Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadan Kebakaran (PKPPK) Bandar Udara.
3.      Penumpang yang berjalan menuju ke atau dari pesawat udara.
4.      Pesawat udara yang ditarik.

Pasal 29

Kendaraan-kendaraan yang akan melewati pesawat udara dalam jarak dekat, kecuali yang bergerak di jalan service road, harus melakukannya dengan arah sejajar dengan badan pesawat udara setelah:
1.      ganjal-ganjal roda pesawat udara dipasang; dan
2.      mesin pesawat udara dimatikan.

Pasal 30

Kendaraan-kendaraan yang sedang diparkir di apron atau di dekat pesawat udara, harus memasang rem ataupun alat-alat penahan gerak yang lain.

Pasal 31

1.      Jika sebuah pesawat udara akan bergerak, dilarang ada kendaraan yang bergerak di depan atau di belakang pesawat udara tersebut.
2.      Jika pesawat udara sedang bergerak dengan mesinnya, kendaraan lain hanya diperbolehkan lewat di belakangnya pada jarak yang cukup dan aman.
3.      Dilarang menjalankan kendaraan atau menempatkan peralatan sehingga menghalangi marshaller yang sedang memberi isyarat-isyarat menghidupkan mesin atau memarkir pesawat udara dan yang menyebabkan tugas-tugas marshalling terhalang atau terganggu.

Pasal 32

Jika sebuah pesawat udara sedang taksi atau dituntun oleh sebuah kendaraan pemandu (“FOLLOW ME”) dengan mempergunakan lampu kuning yang berkedip di atas kendaraan tersebut maka kendaraan-kendaraan lain harus memberinya jalan.

Pasal 33

Semua kendaraan dan peralatan lain yang digunakan untuk pelayanan pesawat udara, harus segera dipindahkan atau disingkirkan atau disimpan di tempat atau ruang yang telah disediakan sesudah pesawat udara yang dilayani berangkat.

Pasal 34

Dilarang menempatkan kendaraan di daerah apron, kecuali:
1.      dengan jarak tertentu terhadap pesawat udara yang sedang diparkir bagi kendaraan yang sedang melakukan tugas-tugas pelayanan darat (ground handling); dan
2.      pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 35
Tumpahan (Spillage)

1.      Dalam hal terjadinya tumpahan bahan bakar atau bahan pelumas pesawat udara di apron, Operator atau Perusahaan Penerbangan harus segera memberitahukannya kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Bahan bakar atau pelumas yang tertumpah di apron harus segera dibersihkan oleh Operator atau Perusahaan Penerbangan yang bersangkutan.
3.      Apabila Operator atau Perusahaan Penerbangan yang bersangkutan tidak segera melaksanakan pembersihan maka pelaksanaannya akan dilakukan oleh bandar udara atas beban biaya dari Operator atau Perusahaan Penerbangan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
KESELAMATAN PENUMPANG
Pasal 36

1.      Dilarang melakukan pengangkutan penumpang dengan kendaraan yang bukan khusus untuk penumpang, kecuali atas izin Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Dilarang menaikkan atau menurunkan penumpang pada waktu satu mesin pesawat udara atau lebih sedang hidup atau berputar, kecuali jika mesin yang hidup itu di bagian yang tidak membahayakan penumpang yang sedang turun atau naik pesawat udara tersebut.
3.      Pada waktu penumpang melintasi apron dengan berjalan kaki, Perusahaan Penerbangan harus mengawasi dan menjamin bahwa mereka berjalan dengan aman, tidak terganggu oleh kendaraan-kendaraan yang bergerak di apron dan mereka harus berjalan berombongan tidak terpencar-pencar, serta tiap rombongan harus dikawal oleh seorang petugas atau lebih Perusahaan Penerbangan yang mengetahui peraturan-peraturan bandar udara yang berlaku.
                                                                                             
BAB   VI
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM
Pasal 37

Semua kegiatan penerbangan di bandar udara, ataupun semua pesawat udara di kawasannya, harus mengikuti peraturan yang berlaku pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation safety Regulation – CASR), dokumen Annexes dari konvensi serta petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh Menara Pemandu Lalu Lintas Udara (Aerodrome Control Tower).

Pasal 38
Putaran 180° (One Wheel Lock Turn)

1.      Dalam menggerakkan pesawat udara, Penerbang tidak diperbolehkan membuat putaran 180° dengan one wheel lock turn di atas landasan, taxiway, apron atau di daerah lain di bandar udara, kecuali kalau memang diperlukan atau dikehendaki untulk kepentingan operasional dan atas izin Menara Pemandu Lalu Lintas Udara (Aerodrome Control Tower).
2.      Perusahaan Penerbangan dari pesawat udara yang menimbulkan kerusakan sebagai akibat gerakan putaran 180° (one wheel lock turn), wajib mengganti rugi atas perbaikan dari kerusakan itu, kecuali apabila gerakan itu atas perintah Menara Pemandu lalu Lintas Udara.

Bagian Kedua
PENGGUNAAN LANDASAN
Pasal 39

1.      Penerbang wajib memperhatikan kemampuan landasan untuk pengoperasian pesawat udara sesuai dengan daya dukungnya, sebagaimana tercantum dalam Aeronautical Information Publication (AIP) atau Notice to Airmen (NOTAM).
2.      Untuk keperluan pendaratan dan pergerakan pesawat udara di darat, bandar udara dibuka berdasarkan jam-jam operasi yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam AIP ataupun NOTAM yang dikeluarkan.
3.      Penutupan landasan sebagian atau seluruhnya, ataupun di daerah pergerakan (movement area) lain ditentukan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara serta dinyatakan dalam NOTAM.

Bagian Ketiga
MENGHIDUPKAN MESIN PESAWAT UDARA
Pasal 40

Dilarang menghidupkan mesin pesawat udara pada posisi yang dapat merusak atau membahayakan:
1.      umum atau orang yang sedang berkumpul;
2.      hanggar;
3.      bengkel;
4.      gedung-gedung;
5.      kendaraan bermotor; atau
6.      pesawat terbang lainnya.

Pasal 41
Percobaan Mesin Pesawat Udara

1.      Dilarang melakukan percobaan mesin pesawat udara selain di tempat yang ditentukan, kecuali atas izin Penguasa/Kepala Bandar Udara atau pejabat yang ditunjuk.
2.      Segala kerusakan bangunan atau peralatan akibat percobaan mesin pesawat udara, menjadi tanggung jawab pelaku atau instansi yang melaksanakan percobaan mesin tersebut.

Pasal 42

Selama memanaskan dan uji coba mesin pesawat udara, harus dapat dilakukan komunikasi radio dua arah dengan Menara Pemandu Lalu Lintas Udara  (Aerodrome Control Tower).

Pasal 43

Dalam rangka pemeliharaan/perbaikan, cek radio pesawat udara harus taat pada peraturan komunikasi radio yang berlaku.





Bagian Keempat
PEMARKIRAN DAN PENEMPATAN PESAWAT UDARA
Pasal 44

1.      Pesawat udara yang di parkir dan ditempatkan di apron harus mendapat izin dan petunjuk dari Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuk.
2.      Pemarkiran pesawat udara harus dilaksanakan dengan bantuan marshaller, kecuali bila ditentukan lain.
3.      Pesawat udara hanya boleh di parkir di apron pada tempat yang telah ditunjuk oleh Menara Pemandu Lalu Lintas Udara (Aerodrome Control Tower).
4.      Pemilik pesawat udara atau instansi lain tidak dibenarkan memindahkan pesawat udara yang telah di parkir ke tempat lain, kecuali atas izin Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 45

Pesawat udara yang di parkir di daerah yang telah disewa atau dikontrak oleh perusahaan penerbangan atau perorangan pertanggungjawaban dan pengawasannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak sewa dan peraturan yang berlaku.

Pasal 46

1.      Operator atau perusahaan penerbangan yang tidak taat pada petunjuk Penguasa/Kepala Bandar Udara di dalam menempatkan atau memindahkan pesawat udaranya ke tempat yang ditentukan, maka pesawat udara itu akan disingkirkan atau ditarik dengan tanggungan biaya dibebankan sepenuhnya kepada operator atau perusahaan penerbangan yang bersangkutan.
2.      Kemungkinan kerusakan dan lain-lain sebagai akibat pemindahan pesawat udara itu, tidak menjadi tanggung jawab Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 47

Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuk dalam pemarkiran pesawat udara, menentukan persyaratan bahwa sebuah pesawat udara hanya boleh di parkir pada suatu tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Pasal 48

Untuk menarik pesawat udara melintasi apron harus ada izin dari Menara Pemandu Lalu Lintas Udara (Aerodrome Control Tower).

Pasal 49

Setiap perusahaan penerbangan dianjurkan agar memiliki sebuah kendaraan penarik atau lebih, sesuai dengan jenis pesawat udara yang dimilikinya.

Pasal 50

Untuk pesawat udara yang tidak dilengkapi dengan alat pemadam api otomatis pesawat udara (engine fire extinguisher), operator/perusahaan penerbangan harus menyiagakan petugas dan alat pemadam api pada saat mesin pesawat udara akan dihidupkan.

Bagian Kelima
PERGERAKAN PESAWAT UDARA
Pasal 51

1.      Menarik atau mendorong pesawat udara harus menggunakan kendaraan khusus (traktor) untuk pesawat udara, kecuali dalam keadaan darurat dan atas persetujuan Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuk.
2.      Operator atau Agen Pelayanan Darat dilarang meninggalkan pesawat udara dalam keadaan pintu pesawat udara terbuka dan tidak terkunci.

Pasal 52
Peralatan Pelayanan Darat

1.      Semua peralatan pelayanan darat (ground handling) agar terlebih dahulu dimintakan izin operasinya kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Posisi peralatan pada waktu melayani pesawat udara agar diatur sesuai dengan ketentuan teknis pesawat udara yang bersangkutan.
3.      Peralatan yang sedang tidak digunakan agar diatur secara tertib di tempat yang telah disediakan.

Pasal 53
Pesawat Udara Yang Diperbaiki

Siapapun dilarang memperbaiki pesawat udara, mesin pesawat atau komponennya di apron, kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara untuk maksud tersebut, dan kecuali penyetelan kecil (minor adjustment) atau perbaikan kecil.

Pasal 54

Pesawat udara yang mengalami perbaikan lebih dari 3 (tiga) hari atau tinggal di apron (on ground) lebih dari seminggu, operator atau perusahaan penerbangan harus melaporkan Surat Tanda Kelaikan Udara (STKU) kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 55
Penjagaan Pesawat Udara

Operator atau Perusahaan Penerbangan bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan pesawat udaranya selama berada di bandar udara.

BAB   VII
PESAWAT UDARA YANG RUSAK DAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN
Pasal 56

1.      Pesawat udara yang jatuh atau rusak di bandar udara, harus segera disingkirkan dari tempat kecelakaan itu oleh perusahaan penerbangan atau pemilik yang bersangkutan, setelah diperoleh izin dari yang berwenang.
2.      Pesawat udara yang rusak karena kelalaian perusahaan penerbangan atau pemiliknya tidak disingkirkan ke tempat yang telah ditentukan, maka Penguasa/Kepala Bandar Udara dapat memindahkannya dengan tanggungan biaya perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau pemiliknya.
3.      Didalam memindahkan pesawat udara yang rusak tersebut, Penguasa/Kepala Bandar Udara tidak dapat dituntut atas akibat lain yang timbul karena penyingkiran pesawat udara itu.

Pasal 57

Pemilik pesawat udara, perwakilan atau agennya diwajibkan dengan segera memindahkan pesawat udara yang rusak atau bahagiannya di bandar udara, kecuali jika diminta atau diperlukan penundaannya bagi kepentingan pemeriksaan kecelakaan penerbangan.

Pasal 58

Peraturan-peraturan yang tertera pada pasal 56 di atas, berlaku juga bagi pesawat udara yang menjadi tidak berguna karena rusak.

Pasal 59
Peralatan Penyelamatan (Salvage)

1.      Penggunaan peralatan penyelamatan (salvage) pesawat udara guna keperluan pengangkatan dan penyingkiran pesawat udara yang rusak dikoordinasikan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Petunjuk pengoperasian peralatan penyelamatan (salvage) pesawat udara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB   VIII
KEADAAN BAHAYA/DARURAT DI BANDAR UDARA
Bagian Pertama
PENUTUPAN BANDAR UDARA
Pasal 60

Berdasarkan pertimbangan dan keperluan mencegah bahaya bagi pesawat udara, penumpang dan harta benda, demi keselamatan dan keamanan operasi penerbangan, serta operasi yang layak di bandar udara, sewaktu-waktu Penguasa/Kepala Bandar Udara berhak untuk:
1.      menutup seluruh bandar udara dan sebahagiannya; dan
2.      menunda atau membatasi penerbangan atau sebahagian penerbangan jenis pesawat udara tertentu.

Pasal 61

Penutupan sebahagian bandar udara atau seluruhnya ini dapat juga dilakukan dalam keadaan berikut:
1.      Bandar udara dalam keadaan dibawah kewajaran cuaca (weather minimal) untuk pemberangkatan pesawat udara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.      Ledakan bom, termasuk daerah pelataran apron tempat pesawat udara di parkir.
3.      Peristiwa kecelakaan dan kejadian yang tidak disangka atau diduga bagi pesawat udara di bandar udara.
4.      Bahaya kebakaran.
5.      Bencana alam.
6.      Huru-hara atau kekacauan.
7.      Pembajakan (Hi-jacking)
8.      Sabotase atau peristiwa lain yang bertentangan dengan hukum serta mengganggu operasi penerbangan.
9.      Peristiwa atau kejadian radio aktif atau serangan nuklir.





Pasal 62

Apabila Penguasa/Kepala Bandar Udara yakin bahwa kondisi bandar udara dan sarana peralatannya dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pendaratan dan pemberangkatan pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib dikeluarkan Notice-to-Airmen (NOTAM) untuk menutup sebahagian bandar udara atau seluruhnya.

Bagian Kedua
KEADAAN DARURAT/BAHAYA
Pasal 63

Apabila keadaan darurat terjadi di Bandar udara, maka:
1.      Semua orang, kendaraan dan pesawat udara yang sedang taksi memberi jalan kepada sarana peralatan pencegah bahaya (sarana gawat darurat).
2.      Semua orang menyingkir ke daerah yang ditentukan, apabila keadaan bahaya terjadi di gedung terminal.
3.      Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat/bahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB   IX
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN
Pasal 64
Senjata Api, Senjata Tajam, Bahan Peledak dan Bahan Mudah Terbakar

Siapapun dilarang atau menyimpan senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau bahan mudah terbakar di Daerah Bukan Publik dan Daerah Publik Terbatas, kecuali atas izin Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 65

Segala jenis api dan senjata tajam (yang berukuran lebih dari 5 cm) harus diserahkan kepada petugas check in counter pada saat akan berangkat, untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembawaan segala jenis senjata harus dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Pasal 66
Barang-Barang Berbahaya (Dangerous Goods)

Dilarang membawa barang-barang berbahaya (dangerous goods) sesuai dengan ketentuan yang berlaku a.l sebagaimana yang dicantumkan di salah satu lembaran tiket pesawat udara.

Pasal 67
Kecelakaan atau Kebakaran

Siapapun yang mengetahui terjadinya suatu kecelakaan atau kebakaran wajib melaporkannya dengan segera kepada petugas bandar udara.

Pasal 68
P e m b a j a k a n

Peraturan dan tata tertib mengenai pesawat udara yang dibajak dikeluarkan sebagai peraturan tersendiri.



Pasal 69
Gangguan Frekuensi Radio

Dilarang menggunakan pemancar radio komunikasi atau walkie-talkie yang frekuensinya mengganggu atau dapat mengganggu frekuensi-frekuensi yang dipergunakan komunikasi penerbangan atau operasi bandar udara.

Pasal 70
Laporan Kecelakaan

Orang-orang yang terlibat dalam suatu kecelakaan di daerah atau di bandar udara, wajib membuat laporan kesaksian secepatnya dengan mencantumkan nama, alamat, serta perinciannya atau seluk beluk kejadian kecelakaan tersebut.

Pasal 71
Tanda Penghalang (Obstacle)

Semua objek atau bangunan di dalam dan di sekitar bandar udara yang dapat dianggap menjadi penghalang bagi operasi penerbangan, wajib dipasangi tanda rambu atau tanda lampu merah tak berkedip yang jelas.

Pasal 72
P a g a r

Untuk menjaga keselamatan penerbangan dan keamanan bandar udara, setiap bandar udara harus dipagar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 73
Penggunaan Daerah Bandar Udara Oleh Pihak Lain

Dilarang mempergunakan daerah landasan ataupun shoulder atau daerah lapangan rumput ataupun pelataran parkir di bandar udara selain untuk kepentingan operasi penerbangan.

BAB   X
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pengaturan
Pasal 74

Pelaksanaan mengenai pencegahan bahaya kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 75
Peralatan Pemadam Kebakaran

Instansi atau perusahaan yang menempati bangunan atau ruangan di bandar udara wajib menyediakan perangkat alat pemadam kebakaran yang dapat dipergunakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 76
Penyediaan dan Penempatan Alat Pemadam Kebakaran

Penyediaan dan penempatan alat pemadam kebakaran seperti tertera pada pasal 75 di atas harus disesuaikan:
a.       luas bangunan atau ruangan;
b.      konstruksi;
c.       bahan bangunan yang dipakai;
d.      jenis kegiatan yang dilakukan di dalamnya; dan
e.       macam barang yang disimpan di dalam gudang atau ruangan.

Pasal 77
Jenis Peralatan Pemadam Kebakaran

1.      Jenis-jenis alat pemadan kebakaran yang dipakai di bandar udara, ialah:
  1. busa (foam);
  2. karbon dioksida;
  3. serbuk kimia kering; dan
  4. halon.
2.      Pemakaian jenis alat pemadam kebakaran selain dari keempat jenis tersebut di atas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 78

1.      Semua perangkat peralatan pemadam kebakaran penempatannya di tempat yang mudah terlihat dan dicapai dan harus selalu dalam keadaan bersih, terpelihara dengan baik, serta selalu siap digunakan dalam menanggulangi bahaya kebakaran sewaktu-waktu.
2.      Setiap saat petugas bandar udara dapat melakukan pemeriksaan tentang kesiapan peralatan pemadam kebakaran dan personilnya.

Pasal 79

Siapapun dilarang mempergunakan atau memindahkan perangkat peralatan pemadam kebakaran yang berupa selang dan peralatan lainnya dari tempat atau wadah yang tersedia, kecuali dalam keadaan darurat atau bahaya kebakaran.

Pasal 80
Penggunaan Peralatan Pemadam Kebakaran

1.      Setiap instansi dan konsesioner wajib melatih karyawannya dalam mempergunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K),
2.      Instansi atau konsesioner yang tidak mempunyai tenaga terlatih, dapat mengajukan permohonan tenaga terlatih kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 81

Sebelum pengisian atau pemompaan bahan bakar atau menghidupkan mesin pesawat udara, perusahaan perminyakan harus menyediakan petugas-petugas khusus dengan alat pemadam kebakaran agar dapat dengan segera menanggulangi kebakaran yang terjadi.

Pasal 82
Penyimpanan bahan Bakar

Penimbunan bahan bakar minyak selain dari penyimpanan atau penimbunan oleh Pertamina, harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.






Pasal 83
M e r o k o k

Siapapun dilarang merokok:
1.      Di pelataran parkir pesawat udara;
2.      Di dalam hanggar penyimpanan pesawat udara; dan
3.      Di daerah yang dipasangi papan tanda “DILARANG MEROKOK” atau “NO SMOKING”

Pasal 84
Tempat Penyimpanan

Untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran:
1.      Siapapun dilarang menyimpan atau menumpukkan barang-barang bekas atau sisa, kain lap, atau rongsokan lain yang dikotori minyak atau bahan yang mudah terbakar, kecuali disimpan di dalam kotak/tong besi atau kaleng yang tertutup.
2.      Semua barang bekas atau rongsokan yang tidak terpakai, setiap hari harus dipindahkan atau disingkirkan oleh pihak penyewa.

Pasal 85
Melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran

Siapapun dilarang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, seperti:
1.      membuang puntung rokok yang masih ada apinya;
2.      mengisi, menyimpan dan membuang bahan bakar di sembarang tempat;
3.      menyalakan api atau membiarkan api menyala di tempat terbuka atau membakar mencon;
4.      mengirimkan atau menyimpan bahan peledak; dan
5.      melakukan perbaikan mesin mobil/ kendaraan bukan di tempat yang ditentukan.

Pasal 86

Pemasangan stop kontak, penyambungan kabel-kabel listrik, atau yang berhubungan dengan kelistrikan harus mendapat persetujuan Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuk untuk mencegah bahaya kebakaran.

Pasal 87

Siapapun dilarang menggunakan bahan yang mudah terbakar untuk membersihkan lantai. Lantai harus bersih dan tidak ada bekas minyak atau bekas pelumas.

Pasal 88

Pengisian, pengeluaran dan penimbunan, serta pengangkutan bahan bakar harus memenuhi ketentuan Pertamina dan atau Penguasa/Kepala Bandar Udara.

BAB   XI
KENDARAAN BERMOTOR DAN PERALATAN MESIN
U  m  u  m
Pasal 89

Siapapun dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor atau peralatan yang mempergunakan mesin di bandar udara, kecuali dalam keadaan layak dan aman.


Pasal 90
Jalur dan Pelataran Parkir Pesawat Udara

Siapapun dilarang mengoperasikan suatu peralatan mesin pada jalur-jalur dan pelataran parkir pesawat udara, kecuali petugas atau orang yang telah mendapat izin khusus dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 91
Daerah Pendaratan

Petugas yang mempergunakan kendaraan wajib memberitahukan kepada Menara Pemandu Lalu Lintas Udara (Aerodrome Control Tower) sebelum memasuki dan sesudah meninggalkan daerah manuver (manouevring area).

Pasal 92

Traktor, mesin potong rumput, peralatan untuk keperluan pemeliharaan lapangan, dan kendaraan operasional lain yang memasuki daerah pendaratan atau daerah pergerakan (movement area) lain di bandar udara yang tidak diperlengkapi dengan hubungan radio, wajib memberitahukan kepentingan atau keperluannya serta tempat dan waktunya kepada Menara Pemandu lalu Lintas Udara.

Pasal 93

Gerobak pengangkut bagasi atau barang harus memiliki sedikitnya empat roda dengan jumlah gandengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 94

1.      Siapapun dilarang mengoperasikan kendaraan, kereta bermesin atau tidak bermesin di bandar udara yang konstruksi, peralatan, cara memuat dapat membahayakan orang ataupun peralatan lainnya.
2.      Dalam mengemudikan suatu kendaraan atau kereta yang dilengkapi dengan mesin, pengendaranya wajib duduk di tempat duduk yang ada pada kendaraan atau kereta tersebut.

Pasal 95
Pelayanan Terminal

Untuk memberi kemudahan dan ketertiban bagi kendaraan yang memasuki daerah bandar udara diatur hal-hal berikut:
1.      Taksi dan angkutan umum lain, dilarang berpangkalan dan mengangkut penumpang di atau dari bandar udara, kecuali bagi yang telah mendapat izin dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Menurunkan penumpang harus di tempat yang disediakan sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya.

Pasal 96
Gangguan Ketertiban dan Keamanannya

Dilarang dilakukan di bandar udara hal-hal berikut:
1.      Mencuci kendaraan dan alat-alat besar, memperbaiki mesin kecuali perbaikan kecil dan mengisi bahan bakar pada jalur lalu lintas dan tempat parkir.
2.      Memperbaiki kendaraan yang rusak atau yang mogok dengan perbaikan kecil yang mempergunakan alat untuk mengetok-ngetok sehingga menimbulkan suara bising.
3.      Menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor atau peralatan mesin lain dalam keadaan mesin yang dihidupkan terus atau mengoperasikannya dekat pesawat udara atau gedung.
4.      Meninggalkan kendaraan bermotor, alat-alat besar dan traktor ataupun peralatan mesin lain dalam keadaan mesin yang dihidupkan sehingga menyebabkan pencemaran udara atau kebisingan yang dapat mengganggu umum atau penumpang.

Pasal 97
Operasi Kendaraan Di Daerah Pergerakan

Kendaraan dilarang memasuki daerah pergerakan pesawat udara (aircraft movement area) baik siang maupun malam hari, jika tidak dilengkapi dengan hubungan radio dua arah (two-way communication) dengan Menara Pemandu lalu Lintas Udara atau dipandu oleh kendaraan lain yang mempunyai hubungan radio, kecuali dengan izin khusus dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 98
Parkir Kendaraan Bermotor

Siapapun dilarang memarkir kendaraan bermotornya di bandar udara:
a.       tanpa membayar di tempat parkir tertentu yang memungut bayaran sesuai dengan tarif yang berlaku;
b.      memarkir sedemikian rupa sehingga menghambat kelancaran lalu lintas lainnya;
c.       di atas lapangan rumput atau taman atau di atas jalan yang disediakan bagi pejalan kaki.

Pasal 99

Karyawan dari perusahaan atau agen-agennya yang melaksanakan kontrak sewa dengan bandar udara, dapat memarkir kendaraan bermotor pribadi atau kendaraan dinasnya pada “daerah pemarkiran bagi karyawan” (Employee Parking Lots – jika disediakan) yang telah ditetapkan tempatnya oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara. Dengan ketentuan:
1.      hanya diizinkan bagi kendaraan bermotor yang ditempeli stiker (pas masuk) pada kaca depan sebelah kiri atau di bahagian depan kendaraan yang mudah terlihat; dan
2.      pengecualian dapat diberikan sebagai izin sementara oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 100

Pengemudi kendaraan dilarang meninggalkan kendaraannya di bandar udara selama 24 jam berturut-turut, kecuali:
1.      kendaraan itu milik perusahaan penerbangan, ataupun kendaraan operasional;
2.      pengemudinya sedang meninggalkan bandar udara dengan menggunakan pesawat udara dan belum kembali serta ditempatkan di pelataran parkir khusus (jika tersedia); dan
3.      dalam hal-hal lain telah ada persetujuan tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 101
Meninggalkan Kendaraan

1.      Siapapun dilarang meninggalkan kendaraan bermotornya di sembarang tempat di daerah bandar udara.

2.      Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuknya berhak menggeret/menderek atau menyingkirkan atau memindahkan kendaraan bermotor yang tidak mengikuti atau mengindahkan ketentuan yang berlaku di bandar udara, baik yang dilakukan oleh perorangan, atau karyawan perusahaan dan petugas; dan bandar udara tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pemindahan atau penyingkiran kendaraan bermotor tersebut.

Pasal 102

1.      Kendaraan yang di parkir di sembarang tempat, akan diderek ke tempat khusus dan biaya angkutnya dibebankan kepada si pemilik/si pelanggar.
2.      Segala kerusakan atau kehilangan barang dan atau peralatan kendaraan sebagai akibat penderekan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya si pemilik kendaraan.

Pasal 103

Perbaikan Kendaraan

Siapapun dilarang membersihkan atau memperbaiki kendaraan bermotor di mana pun di daerah penguasaan bandar udara selain di tempat yang telah ditentukan, kecuali perbaikan kecil agar dapat memindahkan kendaraan bermotor tersebut dari daerah penguasaan bandar udara dan mengikuti petunjuk  yang diberikan oleh petugas satuan pengamanan bandar udara (airport security).

Pasal 104

Kecelakaan

Pengemudi kendaraan bermotor atau peralatan mesin berikut saksi yang tersangkut suatu kecelakaan yang mengakibatkan orang lain cedera atau luka-luka atau menimbulkan kerusakan pada kendaraan lain atau barang peralatan bandar udara harus segera melapor kepada petugas satuan pengamanan bandar udara (airport security) untuk diteruskan kepada pihak kepolisian bagi penyelesaian selanjutnya, jika dianggap perlu.

Pasal 105
Pas Masuk Kendaraan

Kendaraan yang memiliki pas tahunan diharuskan menempelkan pening (stiker) pas bandar udara pada kaca depan sebelah kiri atas dan bagi kendaraan yang tidak mempunyai kaca depan, stikernya dipasang di bahagian depan kendaraan yang mudah terlihat (lihat pasal 21 ayat 2).

Pasal 106
Taksi, Sedan, Bus, Sedan Penjemputan/Pelayanan Perusahaan (Courtesy Limousine)
Dan Kendaraan Sewa

Siapapun yang melibatkan pengoperasian kendaraan taksi, sedan, bus, sedan penjemputan/pelayanan perusahaan (courtesy limousine) atau kendaraan sewa lainnya di bandar udara diwajibkan mempunyai izin melaksanakan kegiatannya itu dalam bentuk kontrak ataupun izin sewa dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Penguasa/Kepala Bandar Udara.



Pasal 107

Kendaraan-kendaraan yang tersebut pada pasal 106 di atas mempunyai tempat parkir tersendiri serta dalam pengoperasiannya diwajibkan mengikuti ketentuan dan persetujuan bersama dengan Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 108
Pelayanan Transportasi

Para penumpang, pengunjung dan atau pemakai jasa bandar udara lain yang meninggalkan bandar udara dapat mempergunakan taksi, limousine service yang tersedia di tempat-tempat yang ditentukan atau bus umum maupun transportasi umum lainnya di sekitar bandar udara.

Pasal 109

Taksi, kendaraan umum, limousine service dan kendaraan khusus angkutan penumpang hanya diperkenankan mengambil penumpang pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan tanda atau rambu lalu lintas.

Pasal 110

Jika ternyata di dalam melakukan kegiatannya pengemudi kendaraan yang tercantum pada pasal 106, pasal 107 dan pasal 108 di atas, berdasarkan laporan yang diterima dan dapat dipercaya, mengakibatkan kegelisahan atau memberikan layanan yang kurang patut atau layak atau mengadakan pemerasan terhadap pemakai jasa bandar udara, maka Penguasa/Kepala Bandar Udara dapat melarang pengemudi dan kendaraannya melakukan kegiatan di bandar udara.

BAB   XII
FASILITAS BANDAR UDARA
Bagian Pertama
PEMBANGUNAN/PEMASANGAN ATAU PERAWATAN?PERBAIKAN FASILITAS
Pasal 111

Siapapun dilarang melaksanakan suatu pekerjaan di kawasan bandar udara  tanpa izin Penguasa/Kepala Bandar Udara, seperti:
1.      membangun/memasang baru, mengubah atau menambah/memperluas fasilitasnya;
2.      merawat dan atau memperbaiki fasilitas;
3.      menggali, menimbun, atau menggusur/mengangkut tanah serta mengubah susunan tanah; dan
4.      mengubah atau mengakibatkan perubahan tata lingkungan dan tata guna tanah.

Pasal 112
Peraturan Pelaksanaan

Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan atau perawatan/perbaikan di bandar udara wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:
1.      Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), beserta lampiran dan petunjuk/pedoman yang ditentukan.
2.      Tata cara tetap pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Departemen Perhubungan.
3.      Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
4.      Peraturan/Petunjuk dari instansi lain yang berwenang.
5.      Dokumen pekerjaan/pelelangan yang bersangkutan.

Pasal 113
Tanda-Tanda Di Bandar Udara

Pembuatan dan penempatan tanda-tanda, rambu-rambu di bandar udara harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat pasal 117).

Bagian Kedua
PEMBANGUNAN ATAU PERAWATAN/PERBAIKAN FASILITAS
OLEH PIHAK PENYEWA ATAU INSTANSI LAIN
Pasal 114

1.      Sebelum melaksanakan pembangunan atau perawatan/perbaikan fasilitas atau bagiannya, pihak penyewa atau instansi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara, untuk mendapatkan persetujuan prinsip mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta gambar bestek, jadwal pelaksanaan dan penetapan perletakannya.
2.      Guna terjaminnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka penyewa atau instansi yang bersangkutan harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 112 (IMB, DRM,STANDAR TEKNIS).
3.      Guna terjaminnya keamanan, ketertiban dan kelancaran operasi penerbangan selama masa pelaksanaan, pihak penyewa atau instansi yang bersangkutan harus mematuhi semua petunjuk yang diberikan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
PEMBANGUNAN ATAU PERAWATAN/PERBAIKAN FASILITAS
OLEH KONTRAKTOR/PEMBORONG ATAU KONSULTAN
Pasal 115

1.      Sebelum pelaksanaan pembangunan atau perawatan/perbaikan, pemborong atau konsultan yang ditunjuk harus berkonsultasi dengan Penguasa/Kepala bandar Udara, untuk mendapat petunjuk-petunjuk, termasuk penunjukan lokasi/ perletakan fasilitas.
2.      Sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat 2 dan 3, guna terjaminnya kelancaran pelaksanaan dan keamanan, ketertiban operasi penerbangan, pemborong atau konsultan yang ditunjuk harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang tersebut pada pasal 112, serta semua petunjuk yang diberikan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara atau petugas yang ditunjuk.

Bagian Keempat
PENEMPATAN, PENGANGKUTAN BAHAN ATAU SAMPAH BANGUNAN
Pasal 116

Penempatan bahan, atau sampah bangunan, termasuk jaringan jalan dan waktu pengangkutannya oleh penyewa, instansi lain, pemborong atau konsultan harus mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 117
Pemasangan Tanda Oleh Penyewa

1.      Pihak penyewa yang merencanakan membuat papan tanda (sign) wajib menghubungi Penguasa/Kepala Bandar Udara untuk menerima petunjuknya.
2.      Sebelum pembuatan papan tanda atau tanda-tanda lain, pihak penyewa harus memperoleh izin persetujuan dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.


Pasal 118
Penggunaan Ruangan dan Barang

Menempati/menggunakan ruangan/barang milik yang dikuasai oleh bandar udara diatur sebagai berikut:
1.      Menempati atau menggunakan bangunan atau ruangan di bandar udara, harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Dilarang memindahkan, mengubah ruangan atau barang-barang milik yang dikuasai bandar udara.
3.      Dilarang menggunakan ruangan-ruangan, barang-barang milik yang dikuasai oleh bandar udara selain untuk kegiatan yang ditetapkan dalam surat izinnya.
4.      Setiap pemakai jasa bandar udara yang menggunakan atau mengubah ruangan atau barang, memindahkan barang bandar udara harus mendapat izin tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 119
Mengalihkan Penggunaan Ruangan atau Barang Kepada Pihak Ketiga

Setiap pemakai jasa bandar udara dilarang mengalihkan pemakaian ruangan dan barang-barang milik bandar udara kepada pihak ketiga atau pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 120
Penggunaan Tanah

1.      Dilarang menggunakan tanah bandar udara untuk bercocok tanam, menggembalakan ternak dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Dilarang melakukan kegiatan apapun di tanah wilayah bandar udara, antara lain menggali, membuat saluran, penanaman kabel atau pipa tanpa izin tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 121
I n s t a l a s i

1.      Dilarang memasang atau mengubah instalasi listrik atau air dan elektronika atau audio visual di daerah bandar udara tanpa izin tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Setiap orang, instansi, konsesioner atau kontraktor yang akan memasang instalasi listrik atau air dan elektronika atau audio visual harus mendapat izin tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.
3.      setiap orang, instansi, konsesioner atau kontraktor harus menggunakan peralatan instalasi dan komponen-komponennya harus memenuhi syarat yang berlaku.

Pasal 122
Penggunaan Alat Elektronika dan Audio Visual

Setiap orang, instansi atau konsesioner dilarang memasang peralatan radio komunikasi, telepon, CCTV, teleks, komputer, intercom, sound system dan yang sejenisnya berikut komponen-komponennya tanpa izin tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 123
Penentuan Daerah Bandar Udara (Zoning)

Penentuan daerah dan penggunaan kawasannya untuk kepentingan suatu bandar udara, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara bekerja sama dengan instansi atau departemen lain atau dengan pemerintah daerah.
Pasal 124
Kerusakan

Setiap kerusakan yang terjadi atas peralatan atau gedung di bandar udara wajib dilaporkan dengan segera kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara untuk perbaikannya.

Pasal 125
Beban Pembiayaan

Biaya guna pemakaian atau penggunaan yang ada hubungannya dengan peralatan bandar udara ditentukan dan ditetapkan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB   XIII
KEGIATAN USAHA
Pasal 126
Aturan Untuk Usaha-Usaha

Pemakai jasa bandar udara yang bermaksud untuk melakukan usaha-usaha baik komersial maupun non komersial di bandar udara, agar mendapatkan izin tertulis dari Penguasa/Kepala Bandar Udara

Pasal 127

Siapapun, perusahaan atau badan hukum dilarang mempergunakan bandar udara sebagai tempat melaksanakan kegiatan dengan tidak atau memungut pembayaran, kecuali atas izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 128
K o n s e s i

Siapapun dilarang di daerah bandar udara, tanpa izin tertulis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, untuk melakukan:
1.      penjualan makanan dan minuman, bahan bakar, minyak pelumas atau barang dagang lainnya atau jasa pelayanan atau pengumpulan dana dari umum; dan
2.      penyebaran atau penempelan atau pemameran tanda-tanda, iklan, surat selebaran/edaran atau sirkulir, baik yang dicetak maupun yang ditulis tangan.

Pasal 129
Pelayanan Untuk Usaha-Usaha

1.      Usaha Komersial
  1. Semua kegiatan usaha komersial di daerah bandar udara harus memiliki izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Pemegang izin usaha harus melaksanakan usahanya sesuai dengan izin usaha yang diperoleh dan peraturan dan perundangan yang berlaku.
  3. Pemegang izin usaha harus memenuhi semua kewajibannya kepada bandar udara sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak.
  4. Pemindahtanganan hak atas izin untuk melakukan kegiatan usaha komersial di daerah bandar udara tidak dibenarkan.
2.      Usaha Non Komersial
Setiap usaha non komersial di bandar udara harus memperoleh izin usaha dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 130

Siapapun yang berada di bandar udara tidak diperbolehkan:
1.      mempergunakan bahagian dari bandar udara atau bangunan diatasnya untuk kegiatan komersial (dagang, iklan dll), kecuali atas dasar kontrak sewa atau izin yang diperoleh dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2.      melaksanakan kegiatan pengoperasian fasilitas atau pelayanannya oleh perusahaan atau badan hukum di bandar udara dengan membeda-bedakan pelayanannya kepada seseorang atau kelompok.

Pasal 131

Perusahaan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha komersial di daerah bandar udara wajib tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan pemerintah yang berlaku.

Pasal 132

Siapapun, instansi atau perusahaan di daerah bandar udara, tanpa izin dari Penguasa/Kepala Bandar Udara, dilarang melaksanakan pemasangan atau peletakan:
a.       iklan (adpertensi);
b.      reklame;
c.       poster atau pamflet;
d.      barang cetakan;
e.       penerbitan atau gambar-gambar; dan
f.       kampanye adpertensi lainnya.

Pasal 133

Siapapun, instansi atau perusahaan di daerah bandar udara, tanpa izin dari Penguasa/Kepala Bandar Udara, dilarang melakukan kesibukan perdagangan atau usaha yang berupa:
a.       pengurusan barang-barang;
b.      pelayanan dalam bentuk apapun;
c.       pemanduan wisatawan;
d.      PORLEP;
e.       Pesuruh;
f.       Penjaga sepeda dan kendaraan bermotor;
g.      Perantara atau calo dan lain sejenisnya; dan
h.      Usaha komersial lainnya.

Pasal 34
Jasa Boga (Catering)

Perusahaan penerbangan atau agennya yang bermaksud untuk memasukkan makanan serta minuman dan termasuk juga aktifitas pembersihan pantry pesawat udara, agar dilaksanakan oleh Pejasa Boga (perusahaan catering) yang telah mendapat rekomendasi dari Departemen Kesehatan (persyaratan higiene dan sanitasi) serta telah memiliki izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 135
Data Catatan

Setiap perusahaan atau badan hukum ataupun instansi yang melaksanakan kegiatannya di bandar udara, diwajibkan melaporkan data personil terbaru yang mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, serta jabatan/tugasnya.
BAB   XIV
HIGIENE DAN SANITASI
Bagian Pertama
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 136

Siapapun dilarang melakukan sesuatu yang dapat mengotori dan merusak lingkungan seperti:
a.       membuang sampah di sembarang tempat; atau
b.      membuang hajat di sembarang tempat.

Pasal 137

Sesuai dengan pasal 136 di atas, siapapun dilarang melakukan sesuatu yang dapat mengotori atau merusak lingkungan di bandar udara, seperti:
a.       mengumpulkan sampah, kertas atau sisa makanan atau barang-barang lain yang tidak terpakai di sembarang tempat;
b.      meludah, berdahak di atas lantai, dinding atau pada fasilitas bandar udara lainnya;
c.       membuang alat pembalut wanita atau barang plastik lain pada lubang peturasan/WC;
d.      membuang puntung rokok atau benda lainnya pada tempat buang air kecil (urinoir); dan
e.       mempergunakan jamban atau kakus/WC di bandar udara selain untuk keperluan yang ditentukan serta dengan dijaga kebersihannya.

Pasal 138

Pembuangan hal-hal pada pasal 136 dan pasal 137 di atas hendaklah pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan atau di bak yang dikhususkan untuk keperluan tersebut di bandar udara.

Pasal 139

Restoran/Kantin

1.      Restoran, kantin tidak diperbolehkan menjual minuman keras yang kadar alkoholnya tinggi, kecuali minuman bir atau sejenisnya.
2.      Pihak Dinas Kesehatan atau instansi yang berwenang, sepengetahuan Penguasa/Kepala Bandar Udara sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman yang disediakan.

Pasal 140

Dilarang membuang atau menumpahkan bahan bakar, minyak pelumas atau barang cair yang mudah terbakar atau sejenisnya atau melakukan pencemaran ke dalam saluran atau sistem parit di bandar udara.

Pasal 141

Dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian fasilitasnya oleh perusahaan atau badan hukum di bandar udara, wajib dijaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup baik melalui air, tanah, atau udara.





Bagian Kedua
PEMBERSIHAN TUMPAHAN
Pasal 142

1.      Tumpahan kotoran yang berasal selain dari pesawat terbang, (truk sampah, truk bahan bangunan dll), harus segera dibersihkan oleh pelaku atau pelaksana kegiatan tersebut.
2.      Bila tumpahan bahan bakar meliputi daerah dua meter persegi atau tumpahan 5 galon atau lebih, para petugas perminyakan harus segera memberitahukannya langsung kepada petugas bandar udara untuk pengamanan lebih lanjut.

Pasal 143
Penggantian Biaya Pembersihan

Jika pelaksanaan pembersihan tumpahan dilakukan oleh bandar udara, maka pelaku atau instansi yang bertanggung jawab atas pengotoran tersebut diwajibkan membayar biaya pembersihan kepada bandar udara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 144

Kerusakan yang diakibatkan oleh tumpahan atau tetesan atau ceceran tersebut menjadi tanggung jawab serta dibebankan kepada pelaku.

BAB   XV
PELAYANAN JASA BANDAR UDARA
Bagian Pertama
PELAYANAN UMUM
Pasal 145

1.      Perusahaan penerbangan atau agennya dan instansi-instansi lain yang melakukan kegiatannya di bandar udara, dalam melaksanakan pelayanannya harus cepat, ramah, dan sabar sehingga memuaskan pemakai jasa atau umum.
2.      Pertemuan-pertemuan rutin antara perusahaan-perusahaan penerbangan atau agen-agennya dan instansi-instansi lainnya yang melakukan kegiatan atau bertugas di bandar udara dengan pihak Penguasa/Kepala Bandar Udara diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanannya (dalam bentuk Komite Fasilitasi Setempat).

Pasal 146
Pelayanan Porter

1.      Dalam memberikan kemudahan kepada para penumpang yang akan berangkat maupun yang datang, di dalam terminal disediakan tenaga-tenaga yang siap untuk membantu, disamping gerobak atau troli yang dapat digunakan secara cuma-cuma.
2.      Pelayanan porter tersebut diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  1. Badan usaha porter diwajibkan memasang tarif angkutan barang atau jasa yang mudah dilihat umum atau penumpang.
  2. Besar tarif harus mendapat persetujuan dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.
  3. Petugas porter tidak dibenarkan meminta imbalan jasa lebih dari pada tarif yang ditentukan.
  4. Petugas porter tidak dibenarkan dan dilarang memaksakan jasanya kepada penumpang.
  5. Untuk penumpang yang akan berangkat, bantuan angkutan bagasinya hanya diizinkan sampai pada bagian pelaporan penumpang.
  6. Untuk penumpang yang datang, bantuan angkutan bagasinya hanya diizinkan sesudah daerah pabean.
  7. Petugas porter tidak dibenarkan dan dilarang menggunakan troli yang khusus disediakan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara untuk penumpang.
  8. Petugas porter dapat menggunakan gerobak dorong yang disediakan oleh badan usahanya dengan persyaratan sebagai berikut:
1)      Ukuran panjang tidak boleh lebih dari 1,80 meter.
2)      Ukuran lebar tidak boleh lebih dari 0,90 meter.
3)      Roda harus dengan lapisan karet.
4)      Sedapat-dapatnya memakai rem.
  1. Petugas porter yang bertugas diwajibkan memakai baju seragam dengan nomor urut dan nama yang mudah dilihat dan dibaca.
  2. Pimpinan badan usaha porter atau PORLEP bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan dipatuhinya segala peraturan yang ditetapkan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
3.      Apabila gerobak atau troli yang disediakan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara dipergunakan oleh penumpang itu sendiri, maka diwajibkan diperhatikan ketentuan berikut:
  1. Penumpang yang akan berangkat hanya diperkenankan menggunakannya dari pintu masuk terminal sampai bagian pelaporan penumpang.
  2. Penumpang yang datang hanya diperkenankan menggunakannya dari tempat pengambilan barang sampai batas yang ditentukan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Bagian Kedua
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 147

1.      Penumpang dan awak pesawat yang bertugas yang memerlukan pelayanan kesehatan di bandar udara disediakan tim dokter bandar udara yang bertugas di sisi udara (air side).
2.      Pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut:
  1. Untuk mendapatkan pelayanan dokter bandar udara, penumpang atau awak pesawat yang sakit dilaporkan kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.
  2. Pertolongan kesehatan hanya diberikan kepada penumpang dan awak pesawat yang memerlukan.
  3. Pelayanan kesehatan bandar udara hanya bersifat pertolongan pertama sedangkan untuk perawatan selanjutnya dibebankan kepada perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau keluarga si sakit.
3.      Penumpang dan awak pesawat yang tiba-tiba jatuh sakit yang memerlukan angkutan disediakan ambulance dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Tujuan adalah Rumah Sakit Umum atau Puskesmas terdekat.
  2. Harus didampingi oleh salah seorang wakil perusahaan penerbangan yang bersangkutan dan/atau keluarga si sakit.
  3. Ambulance bandar udara tidak diperkenankan untuk mengangkut jenazah.

Bagian Ketiga
PELAYANAN PERUSAHAAN PENERBANGAN
Pasal 148

Perusahaan penerbangan atau agennya diwajibkan:
1.      menyediakan payung secukupnya atau perlindungan terhadap hujan bagi pelayanan penumpang yang berangkat atau datang;
2.      menyediakan kursi roda (wheel chair) untuk penumpang cacat (handicap person);
3.      memandu penumpang yang datang dan berangkat.


Pasal 149
Penjualan Tiket

1.      Pemakai jasa bandar udara yang akan bepergian dengan pesawat udara dapat membeli tiket di:
  1. Kantor penjualan perusahaan penerbangan atau agennya; atau
  2. Kantor penjualan di bandar udara.
2.      Bagi penerbangan ulang-alik (shuttle), tiket dijual di bandar udara 2 (dua) jam sebelum keberangkatan pesawat udara.

Pasal 150
Laporan Data-Data Penerbangan

1.      Perusahaan-perusahaan penerbangan atau agennya yang melaksanakan kegiatan di bandar udara, wajib melaporkan kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara secara rutin hal-hal yang menyangkut penerbangan, jumlah penumpang, barang-barang, angkutan pos.
2.      Kewajiban ini berlaku baik bagi penerbangan berjadwal (schedule) maupun untuk penerbangan tidak berjadwal (non schedule).

Pasal 151
Pengiriman Barang

Pemakai jasa bandar udara yang bermaksud untuk menyelesaikan urusan barang-barang kiriman maupun barang-barang yang diterima dapat berhubungan dengan perusahaan penerbangan atau Perusahaan Ekpedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).

Pasal 152
Penerimaan Kargo

Pemakai jasa bandar udara yang menerima pemberitahuan mengenai kedatangan kiriman kargo, agar menghubungi kantor yang mengirimkan pemberitahuan.

Bagian Keempat
RUANGAN KHUSUS
Pasal 153

Penguasa/Kepala Bandar Udara wajib diberitahu jauh sebelumnya, jika mungkin secara tertulis, perihal kedatangan atau keberangkatan penumpang VIP (Very Important Person), sehingga tindakan-tindakan atau peraturan-peraturan khusus yang perlu, dapat perhatian sepenuhnya.

Pasal 154

Aturan penggunaan ruangan khusus bagi CIP (Commercial Important Person) ditentukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 155

Pihak yang memerlukan ruangan khusus, agar mengisi formulir permohonannya di kantor Penguasa/Kepala Bandar Udara.




Pasal 156

Ruangan istirahat dan ruangan rapat (bila tersedia) penggunaannya diatur dan ditentukan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara dengan pembayaran yang sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pasal 157

Berdasarkan pasal 156 di atas bagi yang memerlukan ruangan khusus penumpang, ruangan istirahat, ruangan rapat agar menylesaikan pembayaran terlebih dahulu.

Pasal 158
Pelayanan Fasilitas Lainnya

Disamping kemudahan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di atas tersedia pula fasilitas dan jasa umum untuk berbagai keperluan lain seperti:
1.      Pos & Giro dan Telkom.
2.      Bank dan asuransi.
3.      Wisata (Visitors tour and Travel Service).
4.      Makanan dan minuman.
5.      Ticketing yaitu kemudahan bagi penumpang untuk memperoleh pelayanan pembelian tiket pesawat, transfer, secara langsung di bandar udara.
6.      Tempat ibadah.

Bagian Kelima
BEA & CUKAI, IMIGRASI, KARANTINA (CIQ)
Pasal 159

1.      Pemeriksaan-pemeriksaan ataupun penyelesaian-penyelesaian yang melalui pihak Bea & Cukai, Imigrasi dan Karantina di bandar udara terhadap:
  1. Barang-barang bawaan/kiriman dengan penerbangan internasional, baik berupa barang tentengan maupun kargo,
  2. Para penumpang penerbangan internasional yang datang dan berangkat,
  3. Binatang-binatang hidup atau mati, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diangkut dengan penerbangan internasional,
  4. Para penumpang VIP yang berangkat atau datang dengan penerbangan internasional, pelaksanaannya melalui pintu-pintu atau counter/loket yang tersedia, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku.
2.      Terhadap penumpang VIP penyelesaiannya dapat dibantu oleh protokol.

Pasal 160
Bank dan Asuransi

Pemakai jasa bandar udara yang memerlukan pelayanan bank, penukaran uang dan asuransi, agar berhubungan dengan bank, kantor penukaran uang dan kantor asuransi di bandar udara.

Pasal 161
Telepon / Telex

1.      Pemakai jasa bandar udara yang memerlukan pelayanan pos dan telepon dapat berhubungan dengan kantor pos, kantor telepon umum yang tersedia di bandar udara.



2.      Pemakai jasa yang memerlukan pemasangan pesawat telepon langsung dan telex agar menghubungi Penguasa/Kepala Bandar Udara untuk mendapat persetujuan sebelum mengajukan permohonan kepada PT Telkom. Pemakai jasa yang memerlukan pemasangan pesawat telepon cabang agar mengajukan permintaannya kepada Penguasa/Kepala Bandar Udara.

Pasal 162
Pengobatan / Ambulance

1.      Penumpang yang memerlukan pengobatan agar menghubungi operator atau perusahaan penerbangan yang bersangkutan.
2.      Pengobatan yang diberikan oleh bandar udara bersifat pertolongan darurat.
3.      Penumpang yang memerlukan pelayanan ambulance agar berhubungan dengan operator atau perusahaan penerbangan yang bersangkutan.
4.      Pelayanan ambulance dengan tujuan rumah sakit atau tempat lainnya di dalam kota dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pasal 163
P e n u m p a n g

Penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan udara akan mendapatkan pelayanan sebagai berikut:
1.      Bagi penumpang domestik dan internasional yang akan berangkat, disediakan pelayanan porter, lobi keberangkatan, penukaran uang asing, ruangan untuk melapor dan ruang tunggu keberangkatan yang dilengkapi dengan kafetaria dan toko-toko lainnya. Khusus ruang tunggu keberangkatan internasional, dilengkapi dengan toko bebas bea (Duty Free Shop).
2.      Bagi penumpang domestik dan internasional yang datang, disediakan ruang tunggu kedatangan, kereta dorong untuk bagasi, lobi keberangkatan, pelayanan porter dan angkutan umum. Khusus bagi penumpang internasional disediakan tempat penukaran uang asing.
3.      Bagi penumpang transit/transfer disediakan ruangan untuk menunggu penerbangan selanjutnya, secara tersendiri ataupun bersama-sama dengan penumpang yang akan berangkat lainnya.
4.      Pelayanan angkutan dari terminal ke pesawat udara atau sebaliknya, akan diberikan apabila cuaca buruk atau tempat parkir pesawat udara berada jauh dari terminal oleh operator/perusahaan penerbangan yang bersangkutan.

Pasal 164
B a r a n g

1.      Bagasi penumpang, baik yang akan berangkat maupun yang datang, disalurkan melalui terminal.
2.      Barang kiriman yang tidak bersama-sama pemiliknya disalurkan lewat gudang.
3.      Barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus karena lekas rusak, busuk, berbahaya dan hal-hal khusus lainnya diatur tersendiri penyalurannya.

Pasal 165
Pengambilan Bagasi

Bagasi penumpang yang baru datang disalurkan ke terminal kedatangan yang pengambilannya diatur sebagai berikut:
1.      Bagasi diambil sendiri oleh penumpang yang bersangkutan atau oleh petugas porlep yang dikuasakan oleh penumpang yang bersangkutan.
2.      Setelah melalui formalitas Bea & Cukai untuk penerbangan internasional atau pemeriksaan sejenis untuk penumpang penerbangan domestik, diadakan pemeriksaan kecocokan kartu bagasi (baggage claim tag) oleh perusahaan penerbangan yang bersangkutan.

Pasal 166
Pengaduan Atas Bagasi Yang Rusak Atau Diduga Hilang

1.      Apabila karena sesuatu hal seseorang penumpang mengalami:
  1. kerusakan pada bagasinya;
  2. kerusakan yang disertai hilang sebagian atau seluruh isi bagasinya;
  3. hilang sebagian atau seluruhnya isi bagasinya; atau
  4. kehilangan bagasinya atau diduga hilang bagasinya.
Penumpang yang bersangkutan dapat mengadukannya kepada perusahaan penerbangan yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian.
2.      Perusahaan penerbangan yang bersangkutan berkewajiban menampung kasus sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 167
Baggage Claim

Penumpang yang bermaksud untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari kehilangan, atau kerusakan bagasinya agar segera menghubungi petugas perusahaan penerbangan yang bersangkutan di tempat penerimaan bagasi.

Bagian Keenam
BARANG-BARANG YANG DITEMUKAN
Pasal 168

Siapapun yang menemukan suatu barang di bandar udara, wajib segera melaporkannya kepada Kantor Satuan Pengamanan Bandar Udara tanpa menyentuh barang tersebut.

Pasal 169

Siapapun yang merasa kehilangan atau tertinggal barang miliknya di bandar udara, wajib melaporkannya kepada kantor penerangan di bandar udara.

Pasal 170

1.      Untuk membantu pemakai jasa bandar udara memperoleh keterangan mengenai seluk beluk penerbangan, jasa bandar udara, pariwisata dan sebagainya, yang berkaitan dengan bandar udara, disediakan bagian penerangan yang terdapat di dalam terminal dengan tanda yang mudah dilihat dan diketemukan.
2.      Pemakai jasa bandar udara yang memerlukan penerangan agar menghubungi loket penerangan bandar udara secara langsung atau dengan perantaraan telepon.

Pasal 171

Penerangan mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat udara diumumkan secara tertur melalui:
a.       pengumuman tertulis;
b.      pengeras suara;
c.       fasilitas audio visual.

Pasal 172

Penggunaan sound system yang tersedia untuk keperluan panggilan terhadap penumpang, hanya dapat dilayani atas permintaan perusahaan penerbangan.

Pasal 173

Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan pemakai jasa bandar udara yang bersifat umum (bukan perorangan) disiarkan oleh kantor penerangan bandar udara.

Pasal 174
K u n j u n g a n

1.      Para pengunjung hanya diperkenankan masuk ke dalam daerah-daerah bandar udara atas izin dari Penguasa/Kepala Bandar Udara.
2.      Dalam daerah bandar udara yang terbuka untuk umum, maka Penguasa/Kepala Bandar Udara boleh melakukan pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 176
W i s a t a

Pemakai jasa bandar udara yang memerlukan pelayanan biro perjalanan dan hotel, agar menghubungi kantor biro perjalanan dan kantor hotel atau perwakilannya.

Pasal 177
Makanan, minuman dan lain-lain

Pemakai jasa bandar udara yang memerlukan makanan, minuman, barang cenderamata dan barang-barang lain agar menghubungi toko-toko yang menjual barang-barang tersebut.

BAB   XVI
KEWENANGAN DAN SANKSI
U   m   u   m
Pasal 178

Penguasa/Kepala Bandar Udara diberikan kekuasaan atau kewenangan sepenuhnya bertindak atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam melaksanakan tugasnya mengelola bandar udara.

Pasal 179
Wewenang

Penguasa/Kepala Bandar Udara mempunyai wewenang sebagai berikut:
1.      Sesuai dengan kewenangannya baik secara langsung maupun tidak langsung atau sebagai pengelola bandar udara, dapat membatalkan atau membatasi semua operasi penerbangan, apabila tindakan tersebut dianggap untuk kepentingan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dalam hal demikian Penguasa/Kepala Bandar Udara segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
2.      Menentukan penggunaan daerah-daerah (bukan untuk membangun), bangunan, instalasi-instalasi di bandar udara.
3.      Menyaring atau menolak atau membatasi atau mencabut izin masuk (pas) orang atau kendaraan yang masuk ke Daerah Publik Terbatas (Restricted Public Area), Daerah Bukan Publik (Non Public Area) atas pertimbangan keamanan dan ketertiban.

Pasal 180
Sanksi-Sanksi

Terhadap segala pelanggaran yang terjadi atas Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara secara sengaja atau tidak disengaja akan diadakan penindakan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara, antara lain:
1.      Memutuskan secara sepihak penggunaan fasilitas listrik, air, telepon, dan fasilitas lain sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana dicantumkan dalam kontrak, yang akan diikuti oleh pemutusan atau pembatalan kontrak usaha kepada orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha macam apapun di daerah bandar udara.
2.      Menangguhkan atau membatalkan keberangkatan atau kedatangan pesawat terbang, apabila persyaratan formalitas belum dipenuhi.
3.      Menuntut ganti rugi kepada orang atau badan hukum yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan di bandar udara.
4.      Mencabut pas bandar udara terhadap pemegang pas yang melakukan pelanggaran peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa/Kepala Bandar Udara.
5.      Mencabut pas atau melarang pengemudi serta kendaraannya melakukan kegiatan di bandar udara berdasarkan pasal 110 Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara.
6.      Menyerahkan persoalan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk penyelesaian lebih lanjut.
7.      Menyerahkan persoalan kepada pihak kepolisian dan atau instansi yang berwenang lainnya untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 181

Bila pelanggaran hukum terjadi di bandar udara, maka si pelanggar yang bersangkutan diserahkan oleh Petugas Satuan Pengamanan Bandar Udara kepada kepolisian guna proses hukum selanjutnya.

Pasal 182
Pelaksanaan Hukum (Law Enforcement)

Bilamana Pelaksanaan Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara ini tidak dapat diputuskan setempat atau karena menyangkut peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaan hukumnya (law enforcement) diteruskan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 183

Bahwa semua peraturan atau bahagian dari Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara yang bertentangan dengan Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara yang dikeluarkan ini, dinyatakan dicabut, maka yang selebihnya tetap dinyatakan berlaku.


Ditetapkan Di          : JAKARTA
Pada Tanggal           : 12 NOPEMBER 1985


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



  S U T O Y O